Dunia Management
BPJS HARUS TETAP JALAN, PERLU PENGAWALAN PDF Print E-mail
Written by dr.Sholihul Absor,MARS   
Wednesday, 05 February 2014 12:32

BPJS HARUS TETAP JALAN, PERLU PENGAWALAN

Sebulan sudah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) jalan mengemban amanah Undang Undang No 40 Tahun 2004 tentang jaminan Negara terhadap kesejahteraan sosial, termasuk kesehatan, bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengiringi sesuatu yang baru tentu banyak memantik reaksi, baik itu positif atau negatif. Di satu sisi pasien merasa sistem baru ini lebih menjamin pelayanan kesehatan mereka karena dilindungi oleh undang-undang, bahkan di beberapa tempat masyarakat secara aktif mandiri mendaftar jadi peserta BPJS. Tapi di sisi lain ada pula pasien yang merasa dipingpong karena tidak boleh langsung berobat ke rumah sakit kecuali emergensi. Bagi beberapa rumah sakit swasta kebijakan ini dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan pasien dan dana operasional yang jelas, 29 rumah sakit Muhammadiyah di Jawa Timur diantaranya. Namun, banyak juga rumah sakit yang berfikir ribuan kali bergabung dengan BPJS, karena nilai klaim yang dianggap jauh dari layak sehingga merugikan operasional rumah sakit dan juga dokter. Lalu bagaimanakah kita mengawal BPJS agar tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa merugikan semua pemangku kepentingan.


Dalam sebuah sistem asuransi setidaknya ada tiga elemen yang harus diamati agar sistem berjalan baik. Pertama, pasien selaku pengguna. Kedua, rumah sakit, klinik, puskesmas, dan dokter praktik swasta sebagai penyedia layanan atau provider. Ke tiga, BPJS yang bertindak sebagai penyelenggara asuransi. Mari kita cermati.

Dari sudut pandang pasien kita bisa melihat kualitas dan kuantitasnya. Berapa banyak peserta yang bergabung dan yang ditangani dikala sakit. Memang target tahun pertama ini hanyalah memindahkan peserta dari Askes, jamkesmas, jamsostek, serta peserta dari TNI/Polri menjadi peserta BPJS, jadi wajar kalau masyarakat di luar itu ada yang belum tertangani. Kalaulah ada peserta mandiri yang bergabung itu adalah nilai plus dari kinerja BPJS. Dalam hal kualitas pasien harus mendapatkan pelayanan yang layak, mulai dari yang sakit ringan hingga berat. Dan tentu saja secara keseluruhan pasien harus puas dengan proses pelayanan, terutama bila dibandingkan dengan sistem pelayanan yang diterima sebelumnya, apakah dengan sistem yang baru ini malah semakin berbelit prosesnya.

Pihak ke dua yang perlu dipantau adalah rumah sakit dan pemberi pelayanan lainnya. Sejauhmana provider mampu menjalankan fungsi dengan baik tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Salah satu penyebab kuat resistensi adalah pola tarip yang dianggap tidak rasional, cenderung terlalu murah. Hal ini menyebabkan dokter kesulitan dalam menegakkan diagnose maupun terapi akibat pembatasan-pembatasan yang diatur dalam sistem paket (INA CBGs). Dokter tidak bisa lagi menangani pasien ala masa pendidikan dulu yang mengajarkan pemeriksaan lengkap dan mendalam sebelum mendiagnosa, serta menegakkan diagnose differential (diagnose pembanding). Cara paling mudah mengamati adalah seberapa banyak rumah sakit bergabung ke dalam BPJS. Jika banyak rumah sakit yang ingin bergabung berarti sistem yang baru ini tidak merugikan rumah sakit dan dokternya. Tapi bila sebaliknya, banyak yang mengundurkan diri, berarti memang tidak rasional taripnya, itulah yang terjadi pada program Kartu Jakarta Sehat ketika awal dikenalkan Jokowi. Memang pemerintah bisa memaksa rumah sakit pemerintah dan puskesmas menjadi provider , tapi tidak bagi rumah sakit dan klinik swasta.

Last Updated on Wednesday, 05 February 2014 12:38
Read more...
 
OPTIMISME DOKTER INDONESIA MENGHADAPI AFTA DAN BPJS PDF Print E-mail
Written by dr.Sholihul Absor,MARS   
Wednesday, 20 November 2013 18:00

OPTIMISME DOKTER INDONESIA MENGHADAPI AFTA DAN BPJS

Tanggapan tulisan dr ario djatmiko (JP/ 20 sept 2013)

Membaca tulisan guru saya dokter Ario Djatmiko (JP, 20 September 2013) membuat napas jadi sesak, betapa tidak, profesi yang saya geluti saat ini diramal dokter Mik (begitu biasa saya menyapa) masa depan suram. Ada dua hal yang dijelaskan dalam tulisan itu, pertama, suramnya pendidikan dokter karena adanya rumor nepotisme dalam penerimaan mahasiswa kedokteran maupun pendidikan dokter spesialis. Bila rumor ini benar tentu mengancam kualitas lulusan dokter. Ke dua, akibat arus globalisasi berupa kebijakan AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), praktik dokter mandiri akan tergusur dan memaksa dokter menjadi buruh di pelayanan kesehatan atau ikut memiliki saham. Begitu absurdkah profesi yang saya jalani nantinya?. Ataukah itu hanya ungkapan kekhawatiran seorang pendidik atas nasib muridnya?

Kita sering mendengar nasehat orang bijak,apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu ucapkan, apa yang kamu ucapkan akan menjadi tindakan, dan apa yang kamu lakukan akan menjadi kenyataan. Saya tidak ingin kekhawatiran dokter Mik menjadi kenyataan, oleh karena itu saya lebih suka memandang masalah ini dari sudut pandang yang optimis dan positif.

Last Updated on Wednesday, 20 November 2013 18:13
Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 5 of 12