BPJS BISA BANGKRUT edisi II PDF Print E-mail
Written by dr.Sholihul Absor,MARS   
Monday, 30 October 2017 15:41

BPJS BISA BANGKRUT edisi II

Hari hari ini para direktur rumah sakit sedang galau....galau yang serius bukan galaunya ABG yang sedang putus cinta. Pasalnya tagihan ke BPJS yang menjadi haknya rumah sakit belum terbayarkan meskipun sudah lewat batas yang ditetapkan undang undang yakni 15 hari kerja. Akibatnya jelas mengganggu cashflow keuangan rumah sakit. Dampaknya apabila diteruskan pasti terjadi kegagalan manajemen dalam memenuhi kewajiban terhadap stakeholdernya. Inilah dampaknya, tidak bisa bayar tagihan supplier khususnya obat dan bahan medis sekali pakai,  tidak bisa bayar gaji karyawan maupun dokter mitra, dan tidak bisa melakukan pemeliharaan fasilitas pelayanan.

Mengapa BPJS bisa kualahan membayar kewajibannya kepada rumah sakit? Jawabannya jelas karena kekurangan cashflow alias defisit. Uang yang dikumpulkan jauh lebih sedikit daripada yang dikeluarkan untuk bayar tagihan dari rumah sakit dan provider lainnya, dan jumlahnya dari tahun 2014 sampai sekarang semakin besar defisitnya. Data tidak resmi disebutkan tahun 2014 defisit 3,3 trilyun, 2015 sebesar 5,85 trilyun, 2016 menjadi 7 trilyun, dan 2017 hingga bulan ini kabarnya sudah mencapai 9 trilyun defisitnya.

Sebenarnya fenomena negara membiayai asuransi kesehatan rakyatnya adalah hal yang biasa bahkan merupakan kewajiban. Jadi kalaupun defisit, sebenarnya itulah angka yang harus ditangung pemerintah dalam membiayai kesejahteraan kesehatan rakyatnya.  Dan hampir semua negara yang sistem asuransinya baik sebagian besar biayanya ditanggung negara. Tentu saja kemampuan keuangan negara harus bagus alias negara kaya. Lihat saja 10 negara dengan asuransi terbaik di dunia adalah negara kaya dengan GDP perkapita lebih dari US$30.000. Versi sindonews.com 2015 10 negara tersebut adalah Swiss, Perancis, Itali, Swedia, Taiwan, Jerman, Norwegia, Israel, Inggris, dan Canada. Bandingkan dengan Indonesia yang GDP perkapitanya hanya US$3.605,1 (BPS 2016), bagaikan langit dengan bumi bedanya. Jadi kalau BPJS sampai gagal bayar itu artinya pemerintah tidak siap menanggung konsekuensi kebijakannya sendiri.

Dirut BPJS

Dirut BPJS Prof. DR. dr Fachmi Idris,M.Kes

 

Ketika dirut BPJS Prof. DR. dr. Fachmi Idris, M.Kes tahun 2015, menyampaikan bahwa targetnya tidak difisit dalam mengelola BPJS, maka saya termasuk orang yang paling tidak yakin hal ini terjadi. Dan keyakinan itu sudah saya tulis dua tahun lalu di blog ini (BPJS bisa Bangkrut). Juga saya sampaikan secara langsung di depan peserta seminar yang diadakan oleh pasca sarjana Universitas Brawijaya di Malang tanggal 12 November 2015,  saya tulis di blog dengan judul BPJS, Menguntungkan atau Merugikan?. Sederhana pikiran saya sehingga yakin pasti defisit, pertama, harga preminya terlalu murah, bandingkan dengan asuransi komersial yang rata rata preminya 500 ribu perorang yang ditanggung. Kedua, peserta yang ikut sebagian besar adalah resiko tinggi sakit. Koq bisa? 90 juta lebih peserta adalah Penerima Bantuan Iur (PBI) alias mereka yang selama ini tidak berdaya menghadapi masalah kesehatan, GDP perkapita yang rendah biasanya diikuti dengan kesejahteraan kesehatan dan pendidikan yang rendah. Jadi bagaimana bisa tidak defisit jika uang yang didapat tidak banyak sedangkan yang sakit banyak. Kalau ingin tidak defisit, sejahterakan dulu rakyatnya sehingga mampu bayar premi mahal dan sedikit yang sakit.


Kembali kepada para direktur yang sedang galau, apa yang harus dilakukan menghadapi masalah ini?. Terus terang ini bukanlah masalah ringan, sangat pelik. Mau menghentikan pelayanan takut diputus kerjasamanya dengan BPJS, plus dibully masyarakat. Kalau tetap melayani pasti rumah sakit bisa kolaps seperti yang dijelaskan di atas. Menurut saya hal yang paling penting dilakukan adalah memantau ketat indikator likuiditas keuangan rumah sakit, setidaknya satu hutang lancar dijamin oleh satu aktiva lancar. Jika hutang lancarnya melebihi aktiva lancar itulah saatnya lempar handuk alias tidak bisa diteruskan melayani pasien BPJS. Bagaimana dengan resiko diputus kerjasamanya dengan BPJS? Inilah saatnya direktur menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam meloby. Hubungi kepala BPJS di wilayahnya untuk meminta pengertian dan membuat kesepakatan baru selama masa krisis, juga hubungi PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia) untuk meminta dukungan agar BPJS segera membayar.

Demikian tulisan saya, mohon maaf bila tulisan ini tidak memberi solusi atas permasalahan tidak lancarnya pembayaran tagihan BPJS. Karena memang semuanya tergantung BPJS selaku regulator, eksekutor, sekaligus pembayar dalam sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

 

twitter@dokter_absor

Last Updated on Monday, 30 October 2017 16:20